Destinasi indonesia – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju pariwisata Bali yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang diusulkan adalah pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian/lembaga untuk memetakan sekaligus menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang dapat segera direalisasikan.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).
Menurut Menpar, langkah kolaboratif diperlukan agar pembangunan infrastruktur di Bali berjalan lebih terarah dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata.
Infrastruktur Jadi Kunci Pariwisata Berkelanjutan
Dalam rapat tersebut, Widiyanti menjelaskan bahwa hasil kajian World Bank yang diterima Kementerian Pariwisata menunjukkan Bali membutuhkan penguatan infrastruktur di berbagai sektor.
Kebutuhan tersebut meliputi energi, pengelolaan sampah, transportasi, air bersih, sanitasi, hingga infrastruktur pendukung pariwisata. Total investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS, atau setara Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
Baca Lainnya:
Melihat besarnya kebutuhan tersebut, Menpar mengusulkan pembentukan kelompok kerja lintas kementerian agar seluruh program dapat dipetakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesiapan pelaksanaannya.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak (Menko) dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi,” kata Menpar.
Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas
Selain infrastruktur, Menpar menilai persoalan sampah menjadi perhatian utama dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Karena itu, Kementerian Pariwisata mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat remediasi sampah laut, memetakan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, serta memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di kawasan wisata maupun desa wisata.
Pemerintah juga terus mendorong implementasi kebijakan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka), meski pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan, Kemenpar telah menjalankan berbagai program seperti Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan pelaku usaha pariwisata, hingga penilaian lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Pemerataan Wisata dan Penataan Ruang
Untuk mengurangi kepadatan wisatawan yang selama ini terpusat di Bali Selatan, Kemenpar terus mengembangkan pola perjalanan melalui program 4B, yakni Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Di sisi lain, percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) juga dinilai sangat penting.
Saat ini, baru 28 RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS dari target 73 RDTR. Integrasi tersebut diharapkan mampu mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai dengan peruntukan pembangunan pariwisata.
“Pendukungan kami lebih di hilir karena kami juga sedang menata perizinan berusaha untuk usaha akomodasi. Nantinya, usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses tersebut saling berkaitan,” kata Menpar.
Wisata Kapal Pesiar Jadi Peluang Baru
Widiyanti juga menyoroti besarnya potensi pengembangan wisata kapal pesiar (cruise tourism) sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pariwisata Bali.
Saat ini, Bali telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai titik sandar kapal pesiar yang dinilai memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan.
Menurut Menpar, peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola kawasan menjadi kunci agar potensi tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Bagaimana menjaga Bali tetap bisa bertumbuh secara berkelanjutan dan merata. Kolaborasi dan sinergi akan menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada,” tutur Menpar.
Pemerintah Siapkan Arah Pengembangan Bali
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan tiga arah utama pengembangan Bali ke depan.
Pertama, menyusun masterplan dispersi wisatawan untuk mengurangi konsentrasi kunjungan di Bali Selatan. Kedua, mempercepat pengembangan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat agar manfaat ekonomi pariwisata lebih merata. Ketiga, mengintegrasikan pembangunan destinasi dengan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Saya rasa kita semua sepakat bahwa infrastruktur menjadi kunci solusi atas berbagai permasalahan yang ada sekaligus fondasi pengembangan Bali ke depan. Kita pastikan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mampu membuka peluang ekonomi baru. Bali juga harus menjadi model pengembangan pariwisata bagi wilayah Indonesia lainnya,” kata Agus.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, serta Gubernur Bali I Wayan Koster. Hadir pula mendampingi Menpar, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani serta Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Reza Pahlevi.
