Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah yang realistis dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah saat ini. Dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, fokus pada kelompok paling rentan dianggap sebagai pendekatan yang bijak dan strategis.
Menurut Eddy, program MBG bukan sekadar kebijakan bantuan sosial biasa, melainkan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkualitas. Ia menilai bahwa perhatian terhadap asupan gizi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak langsung pada masa depan bangsa.
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya evaluasi dalam penyaluran program ini agar benar-benar tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa penerima manfaat harus berasal dari kalangan siswa yang memang membutuhkan dukungan gizi, bukan sekadar berdasarkan data administratif yang kurang akurat. Ketepatan sasaran menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh mereka yang berhak.
“Sejak awal pemerintahan beliau, Presiden selalu bekerja berdasarkan prinsip ‘no one is left behind’. Khususnya bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan paling membutuhkan,” ucap Eddy dalam keterangannya, Sabtu, 18 April 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendekatan inklusif menjadi landasan utama dalam kebijakan pemerintah saat ini. Prinsip “tidak ada yang tertinggal” menjadi arah kebijakan yang berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di posisi paling rentan.
Baca Lainnya:
Eddy juga menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial. Prioritas yang diberikan kepada kelompok rentan dianggap sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi juga berupaya memahami kebutuhan riil masyarakat secara langsung.
“Keputusan ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan. Prioritas kepada daerah merupakan bentuk konkret dari kebijakanù berbasis kebutuhan di daerah-daerah yang rentan gizi maupun kemiskinan,” ujarnya.
Sebagai seorang akademisi, Eddy turut menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dalam menekan angka stunting di Indonesia. Ia menilai bahwa masalah gizi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, program MBG diharapkan mampu menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
“Kami berharap bahwa pemberian MBG ke depannya didasarkan pada keakurasian data agar mereka yang berhak menerima MBG, senantiasa mendapatkan asupan gizi yang disediakan oleh negara,” ujarnya.
Namun demikian, di balik apresiasi tersebut, Eddy juga mengungkap adanya sejumlah catatan dari masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan. Ia menyebut bahwa masih ditemukan beberapa persoalan, khususnya terkait kualitas dan porsi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat program ini menyangkut hak dasar masyarakat.
“Dalam berbagai kunjungan ke daerah kami mendapatkan masukan tentang SPPG yang belum amanah menjalankan fungsinya. Misalnya mengurangi volume atau kualitas makanan yang sudah menjadi haknya para penerima,” kata Eddy.
Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam implementasi program yang perlu segera diperbaiki. Eddy menegaskan bahwa pengelolaan program MBG harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan bahwa setiap bantuan yang diberikan merupakan hak masyarakat yang tidak boleh disalahgunakan.
Lebih lanjut, ia juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan tugasnya secara profesional. Menurutnya, kualitas layanan harus menjadi prioritas utama, karena program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.
“Ingat, mengambil hak orang lain itu tidak saja salah tetapi juga menunjukkan rendahnya moral si pelaku. Saya menghimbau seluruh pengelola SPPG untuk memberikan kualitas dan layanan makanan yang terbaik untuk anak-anak kita,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh pelaksanaan di lapangan. Integritas para pelaksana menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan.
Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, keberlanjutan dan efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan, evaluasi, serta komitmen semua pihak yang terlibat. Dengan pengelolaan yang baik, program ini berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.
