Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas respons positif terhadap kebijakan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut Presiden, kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim mendapat perhatian dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, beberapa pimpinan lembaga peradilan negara ASEAN disebut memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah Indonesia tersebut.
Presiden mengungkapkan dirinya menerima laporan langsung dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, mengenai tanggapan positif yang muncul dalam pertemuan Ketua Mahkamah Agung negara-negara ASEAN.
“Saya ada suatu kepuasan minggu lalu, Ketua Mahkamah Agung (Sunarto) ketemu saya. Beliau sampaikan ke saya, habis rapat Ketua-Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN,” kata Presiden Prabowo di Kantor Kejagung RI, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum mulai menjadi perhatian di tingkat regional. Presiden menilai hal itu menjadi salah satu indikator positif terhadap upaya reformasi sektor hukum di Indonesia.
Baca Lainnya:
Kenaikan Gaji Hakim Jadi Sorotan ASEAN
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa salah satu apresiasi datang dari Ketua Mahkamah Agung Malaysia. Menurut laporan yang diterimanya dari Sunarto, pihak Malaysia memberikan perhatian khusus terhadap besaran gaji hakim pemula di Indonesia.
Presiden menyebut untuk pertama kalinya gaji hakim Indonesia berada di atas gaji hakim Malaysia, terutama pada tingkat hakim paling junior.
“Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia. Dan gaji hakim paling junior Indonesia, yang paling junior, sudah hampir dua kali gaji hakim paling junior di Malaysia,” ujar Kepala Negara.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena selama ini sektor kesejahteraan aparat penegak hukum, termasuk hakim, sering menjadi perhatian publik. Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan penting dilakukan untuk mendukung profesionalisme dan integritas lembaga peradilan.
Dengan penghasilan yang lebih baik, pemerintah berharap para hakim dapat bekerja lebih optimal serta menjaga independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan di Indonesia.
Ketua MA Singapura Juga Beri Apresiasi
Tidak hanya dari Malaysia, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa apresiasi serupa datang dari Ketua Mahkamah Agung Singapura.
Dalam cerita yang disampaikan Sunarto kepada Presiden, Ketua MA Singapura bahkan menyebut penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia kini lebih tinggi dibandingkan penghasilan Ketua MA Singapura.
“Kemudian Ketua MA Singapura juga sampaikan ‘Selamat Yang Mulia, penghasilannya Ketua MA Indonesia sudah di atas penghasilannya Ketua MA Singapura’. Disampaikan (Sunarto) dalam hati, oke juga kita nih ya,” imbuh Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena Singapura selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pendapatan tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Presiden tampak menyampaikan cerita tersebut dengan nada santai sekaligus bangga terhadap peningkatan kesejahteraan aparat peradilan di Indonesia.
Reformasi Hukum dan Kesejahteraan Aparat
Kebijakan kenaikan gaji hakim sendiri dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesejahteraan hakim sering dikaitkan dengan kebutuhan menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan. Pemerintah menilai peningkatan kualitas sistem hukum tidak hanya membutuhkan pembaruan regulasi, tetapi juga dukungan terhadap aparat penegak hukum.
Hakim memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, kesejahteraan mereka dianggap perlu diperhatikan agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari tekanan.
Langkah pemerintah meningkatkan penghasilan hakim juga dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam memperkuat sistem hukum nasional.
Selain berdampak pada kesejahteraan aparat peradilan, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.
Respons Positif Jadi Motivasi Pemerintah
Presiden Prabowo menilai respons positif dari negara-negara ASEAN menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah untuk terus melakukan pembenahan di sektor hukum.
Menurutnya, apresiasi dari luar negeri menunjukkan bahwa langkah yang diambil Indonesia mulai mendapat perhatian dan pengakuan di tingkat regional.
Hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia berupaya meningkatkan standar kesejahteraan aparat penegak hukum agar mampu bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Meski demikian, pemerintah juga diharapkan tetap memastikan peningkatan kesejahteraan diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan.
Publik selama ini menaruh harapan besar terhadap reformasi hukum yang lebih transparan, profesional, dan berkeadilan.
Karena itu, kebijakan kenaikan gaji hakim tidak hanya dipandang sebagai persoalan pendapatan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.
Komitmen Perbaikan Sistem Peradilan
Pernyataan Presiden mengenai apresiasi dari Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa isu reformasi hukum kini menjadi perhatian penting pemerintah.
Di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, pemerintah ingin memastikan aparat peradilan memiliki dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.
Peningkatan kesejahteraan hakim diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih profesional, independen, dan terpercaya.
Selain itu, langkah tersebut juga menjadi sinyal bahwa Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola hukum agar sejajar dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Dengan dukungan kesejahteraan yang lebih baik, pemerintah berharap lembaga peradilan dapat semakin kuat dalam menjaga keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas.
