Upaya memperluas pasar ekspor bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama setelah adanya kendala pada ekspor sarang burung walet ke Tiongkok. Produk unggulan tersebut sempat tertahan di bea cukai negara tujuan, sehingga mendorong pemerintah untuk segera mematangkan skema ekspor yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian hambatan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat rantai pasok sekaligus membuka akses pasar global yang lebih luas bagi UMKM nasional.
Isu ini mengemuka dalam forum Indonesia–Tiongkok SME, Trade and Investment Cooperation Forum yang digelar pada Senin, 6 April 2026. Forum tersebut menjadi wadah penting untuk mempererat hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam sektor UMKM. Dalam forum ini, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong pelaku usaha kecil agar mampu bersaing di pasar internasional melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.
“Kepentingan utama kita ke Tiongkok adalah membangun rantai pasok produk UMKM Indonesia. Selain itu, memperluas akses pasar di negara itu.,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dikutip dalam laman, umkm.go.id, Kamis, 9 April 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Tiongkok merupakan salah satu pasar potensial yang sangat penting bagi Indonesia. Tidak hanya karena besarnya jumlah penduduk, tetapi juga karena tingginya permintaan terhadap berbagai komoditas unggulan Indonesia. Dalam forum tersebut, beberapa produk seperti durian, manggis, buah naga, serta sarang burung walet menjadi sorotan utama. Bahkan, sarang burung walet Indonesia disebut telah mampu memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan pasar di Tiongkok.
Tingginya permintaan ini tentu menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan petani lokal. Dengan pasar yang luas dan kebutuhan yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jaringan distribusi. Namun, di balik peluang tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara serius.
Baca Lainnya:
Salah satu kendala utama yang mencuat adalah tertahannya produk sarang burung walet di bea cukai Tiongkok. Masalah ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan teknis dalam proses ekspor yang perlu segera diselesaikan. Hambatan tersebut bisa berupa perbedaan standar kualitas, regulasi, maupun prosedur administrasi yang belum sepenuhnya selaras antara kedua negara.
“Kami telah berkomunikasi dengan otoritas terkait di Tiongkok untuk mencari solusi atas kendala tersebut. Tunjuannya, agar arus ekspor dapat kembali lancar,” katanya.
Langkah komunikasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekspor. Pemerintah menyadari bahwa tanpa koordinasi yang baik dengan negara tujuan, potensi kerugian bagi pelaku usaha bisa semakin besar. Oleh karena itu, penyelesaian hambatan teknis menjadi prioritas agar produk Indonesia dapat kembali masuk ke pasar Tiongkok tanpa kendala berarti.
Selain fokus pada penyelesaian masalah ekspor, pemerintah juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendukung penguatan rantai pasok. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi data dalam proses distribusi produk. Dalam hal ini, integrasi sistem melalui platform digital menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong.
“Kami akan berfokus pada integrasi data dan digitalisasi melalui SAPA UMKM. Sekaligus menyiapkan SDM untuk mempelajari kebijakan pengembangan UMKM di sana,” ujar Maman.
Digitalisasi tidak hanya membantu dalam hal administrasi dan distribusi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk lebih mudah mengakses pasar internasional. Dengan sistem yang terintegrasi, pelaku usaha dapat memantau proses ekspor secara real-time serta menyesuaikan strategi bisnis mereka sesuai dengan kebutuhan pasar.
Sebagai tindak lanjut dari forum tersebut, Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk membentuk tim bersama. Tim ini bertugas mempercepat harmonisasi persyaratan teknis yang selama ini menjadi hambatan dalam perdagangan. Melalui kerja sama ini, diharapkan adanya penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel namun tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Langkah ini menunjukkan bahwa kerja sama antara kedua negara tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dirancang untuk keberlanjutan jangka panjang. Dengan adanya tim bersama, proses negosiasi dan penyelesaian masalah diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Kerja sama ini juga akan berlanjut pada tahap implementasi yang lebih konkret melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam forum APEC UMKM pada September 2026. Momentum ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi UMKM Indonesia di pasar global.
“Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi UMKM Indonesia di pasar internasional,” ujarnya.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam memperkuat ekspor UMKM ke Tiongkok mencerminkan strategi yang komprehensif. Tidak hanya berfokus pada peningkatan volume ekspor, tetapi juga pada penguatan sistem, digitalisasi, serta kerja sama lintas negara. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan UMKM Indonesia dapat semakin kompetitif dan mampu menembus pasar global secara berkelanjutan.
Ke depan, tantangan yang ada tentu masih perlu dihadapi dengan kesiapan yang matang. Namun, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional, peluang untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional di kancah global semakin terbuka lebar.
